sektor kehutanan. Capaian tersebut adalah yang tertinggi sejak 10 tahun terakhir. sektor kehutanan

bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku usaha kehutanan sehingga perlu dilakukan upaya pemberian keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mendukung. Kemerosotan peran sektor kehutanan dipicu oleh deforestasi tinggi akibat pemanfaatan kayu yang berlebihan, perubahan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan baik yang direncanakan. 1. PDRB Hijau)” menunjukkan kontribusi atau nilai tambah riil sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 5 tahun rata-rata sebesar 119% dari PDRB yang tercantum dalam PDRB konvensional. 78 4. Kajian ini mengidentifikasi kondisi penerapan TIK di bidang kehutanan saat ini dan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju Kehutanan 4. Dalam skenario kondisi normal ( business as usual) sektor FOLU diproyeksikan menghasilkan emisi 714 juta ton karbon dioksida ekuivalen (MTon CO2e) pada 2030. 470 orang, dengan rata-rata pendapatan pekerja di HPH sebesar Rp. Discover the world's research. Hutan Negara sendiri diartikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 Angka 4). Salah satu hasil dari sektor kehutanan adalah kayu. 2) Bangunan. Jakarta (Greeners) – Untuk memudahkan investasi di sektor usaha kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan deregulasi atas 14 jenis izin. Sektor transportasi di Indonesia menyumbang sekitar 5% dari total emisi, adapun sebagian terbesar emisi disumbang dari sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan. Rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap. Berikut ini adalah penjelasan dari kelima sektor tersebut: 1. 35 Tahun 2002 dan pada tingkat UU terdapat Revisi Undang-Undang no. Unduh PublikasiUnduh Publikasi. krisno raharjo. Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No 11 Tahun 2020 serta peraturan turunannya telah membawa sektor kehutanan masuk ke era baru, dari paradigma pengelolaan sumber daya hutan yang berorientasi kayu menjadi manajemen lahan. Sektor Kehutanan Menurut pendapat Spurr 1973, mendefinisikan hutan merupakan sekumpulan pohon- pohon atau tanaman yang berkayu yang terdapat kerapatan dan luas tertentu yang dapat menghasilkan cuaca setempat dan keadaan ekologis yang berbeda dengan diluarnya. Hasil analisis LQ dan. 1 Masa Depan Sektor Kehutanan 10 3. Rabu, 27 Sep 2023 21:45 WIB. Baca Juga: APHI: Perusahaan yang mencapai target penurunan emisi, selayaknya diberikan insentif . b. 0 di masa mendatang. Catatan Walhi memperlihatkan, masa transisi Menteri Kehutanan Muslimin Nasution tercatat ada 59 perizinan seluas 1. Arifin menuturkan pelibatan pemerintah, nonpemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi krusial untuk mendukung pengelolaan kehutanan 4. Kondisi hutan alam di Indonesia yang masih luas pada periode tahun 1960-an mungkin menjadi salah. Sektor kehutanan dapat memproduksi biomassa secara berulang dan lestari untuk dipakai sebagai sumber energi listrik yang berkelanjutan. Sumber/Source: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah /Agency of Environment and Forestry Jawa Tengah Province: Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, email [email protected] atau juga kehutanan merujuk kepada sebarang pendekatan dan kegiatan mewujudkan, mengurus, menggunakan, memulihara, dan membaikpulih hutan serta sumber yang berkaitan untuk faedah manusia dan alam sekitar. 1. struktur perkotaan dan pedesaan (termasuk. Slideshow 3441379 by meteaSektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Update dari halaman ini ada di sektor saham IDX-IC. Industri kehutanan yang. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG’s) di sektor kehutanan adalah mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan akan hilangnya keanekaragaman hayati. Simulasi model menunjukkan pengendalian jumlah hotspot, kebijakan penanaman hutan dan reboisasi, politik anggaran kementerian kehutanan, pembubaran Kementerian Kehutanan, perubahan harga komoditi (kayu,. 4. Ia menyebut kehutanan menjadi sektor penting dalam pencapaian target pengurangan emisi nasional atau nationally determined contribution (NDC). Meskipun kami menyadari bahwa banyak hasil kerja Kementerian yang terserak di kategori dan kode lainnya. Selain multiusaha kehutanan, dalam UU Cipta Kerja juga diamanatkan terciptanya iklim investasi, lapangan kerja, perhutanan sosial, produksi dan ekspor. Hasil perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan pada tahun 2015 sebesar Rp-24. . baru pada sektor kehutanan. 5. Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Balitek DAS Solo, Agung Sri Raharjo, dalam artikelnya yang dimuat dalam Majalah CerDAS Vol. Tantangan utama masalah kehutanan di Sulsel adalah lemahnya sinergi parapihak yang berdampak pada meningkatnya kasus illegal logging, konflik tenurial dan minimnya implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). hutan dan kehutanan Indonesia berkenaan dengan langkah-langkah korektif pada sektor kehutanan, Siti Nurbaya juga menyebutkan bahwa salah satu bagian yang sangat penting, tapi belum detil penyelesaiannya, yaitu berkenaan dengan langkah korektif dalam hal formulasi kontribusi hutan dan kehutanan pada perekonomian nasional. Pertama, melanjutkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan menjaga produktifitas dan keberlangsungan usaha, antara lain melalui penguatan insentif kebijakan fiskal. Secara umum, lanjut Dedek, deforestasi di Aceh setiap turun menurun karena danya perbaikan tata kelola hutan. Ini tentu merupakan sinyalemen yang positif pertumbuhan ekonomi dan produkstivitas. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat - 10207 DITJEN PPKL. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu. Hariadi. 3,3 juta/tahun/orang (Simangunsong, 2004). Antara tahun 2003 hingga 2006, rata-rata hampir USD 2 miliar per tahun Negara kehilangan karena kejahatan di sektor kehutanan tersebut. 808 Gg CO2e. 34 Tahun 2002, PP No. Dalam masa transisi, ada kecenderungan pemerintah banyak mengeluarkan izin di sektor kehutanan,” katanya di Jakarta, Senin (21/5/19). Khususnya untuk kode 02 kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan selain kayu. Peluang Bisnis Bidang Kehutanan Bagi Pengusaha 15 Risalah Hukum, Edisi Nomor 2, Juni 2005 ISSN 0216-969X PELUANG BISNIS BIDANG KEHUTANAN BAGI. JAKARTA, KOMPAS — Berbagai kebijakan di sektor kehutanan yang diubah dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak. struktur perkotaan dan pedesaan (termasuk. risiko kecelakaan ke dua setelah sektor kontruksi . 808 Gg CO 2 e. Pada sesi paralel tersebut terdapat sekitar 40 penyaji hasil penelitian. Dengan kata lain, Permen ATR/KBPN No. Izin ini untuk kepentingan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, migas, panas bumi, dan kelistrikan. Jadi, gabungan sektor. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. D. 1 Studi Kasuss 11 3. Di sektor kehutanan, desentralisasi menjadi ajang rebutan hak dan wewenang terhadap hasil hutan kayu dari hutan alam, belum terlihat dalam. Pada waktu pandemi. Bisnis. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. JAKARTA – Guna mendukung pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), sektor kehutanan perlu dilakukan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon berupa perdagangan karbon sektor kehutanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik meningkat paling tajam. 4. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Di sektor pertanian, sepanjang Januari--Juli 2021, sektor itu tetap mencatat pertumbuhan secara year-on-year (YoY) 8,72 persen. multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan berbasis lahan. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. NIP 195411111981121001. Kajian ini. Opsi Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan dan Aspek Metodologi Proyek Karbon Kehutanan. Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan. Simak. 3. NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan Perubahan Iklim global. 2. Menurutnya, pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini telah memberikan tekanan terhadap kinerja sektor usaha kehutanan. 32 MB . tenaga kerja pada sektor kehutanan mulai dari penanaman, pemanfaatan sampai dengan industri tercatat 3. Seperti definisi/batasan kawasan hutan, hak menguasai negara yang meliputi hak individual. schedule 31 Desember 2022 Tindak Lanjut G20 Jokowi-Biden, Pendanaan Hingga. 3. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG’s) di sektor kehutanan adalah mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan,. Sektor Kehutanan yang dikelola berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Sah lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Profil. 01 MB) Cetak. Guna memastikan. KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016. secara keseluruhan untuk Dana Selain itu, perkembagan teknologi 4. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan berbasis lahan. 41 tentang Kehutanan dan pembentukan. Tenaga Kerja di Sektor Kehutanan 9 3. Nomor Katalog : 8202005 Nomor Publikasi : 06100. 4 Analisis Dampak Investasi Sektor Kehutanan 41 V SIMPULAN DAN SARAN 45 5. Itu berarti emisi yang harus berkurang dari sektor kehutanan mencapai 650 MTon CO2e. Padahal, data produksi sektor kehutanan tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa produk hasil hutan bukan kayu untuk kelompok rotan, minyak, resin dan karet, akar-umbi-jamur, kulit, bunga-buah-biji, dan. Pasca sesi seminar nasional, agenda dilanjutkan dengan sesi kelas paralel yang merupakan sesi Research Update. Peluang. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain mengambil porsi terbesar dalam pencegahan perubahan iklim. Banyak kritik yang ditujukan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan ini. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan mematok target ambisius, yakni setara minus 140 juta. 3 Jl. Nilai Kontribusi Masing-Masing Sektor Table 2. Sebab, sektor kehutanan berperan ganda dalam hal emisi, yakni sumber emisi sekaligus sumber serapan emisi. Hal ini berujung adanya perjanjian kemudahan perijinan, termasuk sektor kehutanan. Pada tahun ini, Katadata memperluas penilaian dari sebelumnya 3 sektor menjadi 7 sektor industri. Statistik Sektoral: Luas Penutupan Lahan Indonesa di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Menurut Provinsi, 2014-2018: 10 Jul 2020: Statistik Sektoral: Jumlah Perusahaan Hak. kejahatan kehutanan akibat illegal logging, korupsi dan buruknya manajemen terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam NDC, disampaikan Menteri Siti Nurbaya, skenario penurunan emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Tata Guna Lahan Lain (FOLU) diproyeksikan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan. Meskipun kami menyadari bahwa banyak hasil kerja Kementerian yang terserak di kategori dan kode lainnya. Wilayah Sulawesi Barat yang didominasi oleh kawasan hutan bukan menjadi faktor pembatas dalam pembangunan tetapi justru menegaskan bahwa masa. Merujuk Pasal 1 angka 2 PER –. 0 yang saat ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi sektor kehutanan untuk mengembangkan Kehutanan 4. MEDAN, KOMPAS — Sektor kehutanan menjadi penyerap utama sekaligus penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia. Hal ini disampaikan pada Sosialisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Sektor Kehutanan yang dihadiri oleh para Sekretaris Daerah se. Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 853 Gg CO 2 e emisi dari sektor kehutanan serta kebakaran gambut, disusul sektor energi sebesar 638. (4) Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri. Listrik, Gas dan Air Bersih . 630. Penentuan NJOP bumi PBB Sektor Perkebunan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh NJOP untuk masing-masing komponen sebagai berikut. Multiusaha kehutanan bukan hal baru, sudah ada di PP No. Misalnya, pada tahun 1994, sektor kehutanan telah memberikan sumbangan devisa sebesar US$ 7,7 milyar (Gunawan, et. Data series subyek Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis. 0. 816 juta dan tahun 2017 sebesar sebesar Rp-28. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB berada pada urutan pertama, disusul oleh sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. 2011. com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut sektor kehutanan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional saat pandemi Covid-19. 2 Perbandingan Tingkat Kemiskinan dalam Sektor Kehutanan dan Sektor Terkait Lainnya 11 3. Menko Perekonomian memaparkan kerja sama dan sinergi antar stakeholder dalam industri kehutanan ini setidaknya mencakup 3 isu utama. telah memberikan respon dengan lengkap. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor sektor kehutanan masih berada pada jalur yang positif. Komponen Bumi. “Disinilah, kami menaruh harapan terhadap pilot pelatihan yang telah dilakukan tersebut sebagai. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain bisa menyumbang 60 persen penurunan emisi karbon yang ingin. 1. 4. kebutuhan untuk pemekaran wilayah admi- Selanjutnya mengkaji Sektor Agribisnis (Subsektor Agribisnis Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan) dan subsistem agribisnis (Pengadaan Bahan Baku Agribisnis, Subsistem Produksi Agribisnis, Pengolahan Hasil Pertanian/ Agroindustri, Pemasaran Agribisnis, Subsistem Jasa Pendukung, dan Penerapan Teknologi). Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan produksi. Perhutanan termasuk dalam P3, selain. Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan 02404 02404 Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya 02409 02405 Jasa Sertifikasi, Inspeksi, Dan Verifikasi Produk Kehutanan - 02409 Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut 03111 03111Penangkapan. Indroyono memaparkan nilai ekspor produk kayu bersertifikat legal meningkat dari US$ 9,84 miliar tahun 2015 dan menjadi US$ 12,1 miliar tahun 2018. Pemprov Aceh tidak memiliki visi yang baik untuk pembangunan di sektor kehutanan. Menurut Prof Hariadi, ada lima isu pokok dalam revisi UU Kehutanan. Berkaitan dengan usaha optimalisasi penerimaan PNBP, pemerintah sendiri telah menyusun peraturan-peraturan teknis turunan dari Undang-Undang No. Izin-izin tersebut disederhanakan dalam bentuk proses waktu perizinan yang diwaktu lalu mencapai dua hingga empat tahun, kini hanya menjadi sekitar 12. Target ini dapat dicapai jika Indonesia terus konsisten menekan angka deforestasi. "Sektor kehutanan produksi kayu mengalami peningkatan, diiringi dengan nilai ekspor kehutanan," ujar Agus dalam konferensi pers virtual, Jumat (6/8). 1 Oktober 2021, dibaca 1507 kali. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Jawa Barat tahun 1999 sebesar 1. Kata Kunci : Deplesi, Degradasi, Depresiasi, PDRB Konvensional, PDRB Hijau Sektor Kehutanan. Pemerintah Dorong Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Sektor Kehutanan. Jambi. SASARAN: Keputusan Menteri LHK Nomor 168/2022, 24 Februari 2022 . Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (depth interview), diskusi terhadap stakeholders. Perubahan Konsep Kehutanan. kecelakaan, pada tahun 1997 kasus. Pada tahun 2022, kinerja usaha sektor kehutanan. Metode analisis data yang digunakan meliputi: LQ, DLQ dan Shift Share. 4. PBB sektor ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pengenaannya diatur melalui Perdirjen Pajak No. 3 Kondisi Tenaga Kerja di Sektor Kehutanan 11 3. Dari hasil inventarisasi tersebut, sektor kehutanan menghasilkan EGRK sebanyak 723. limbah; c. DOI: 10. Dengan demikian, ada karbon yang tersimpan di hutan-hutan Indonesia. Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal pengusahaan benih, penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman, penganekaragaman jenis tanaman termasuk sarana penunjangnya; 7. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG’s) di sektor kehutanan adalahmengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan danmembalikkan degradasi lahan, dan menghentikan akan hilangnya keanekaragamanhayati. 968. Masalah-masalah kelembagaan dan kebijakan sektor kehutanan: tugas dan fungsi dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten dan provinsi 18 5. 0,1979 milyar, dan penyerapan tenaga kerja total sebesar 41 orang. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan atau lebih dikenal PBB Perhutanan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan kegiatan usaha perhutanan. Dalam perkara Azmun dan SuwarnaKehutanan. ; Banyak industri kecil bukan hanya tidak memiliki sertifikat legalitas kayu SLVK tetapi juga sebagian justru. Pelamar dapat mengakses lowongan. Luasan hutan 56,592 Ha memungkinkan Kabupaten. Secara rinci dampak terluasnya terjadi di sektor kehutanan 312. Kata kunci : pengganda neraca, sektor kehutanan, model Input-output, keterkaitan, sumbangan I. Sesuai dengan PMK Nomor 92/PMK. energi; b. Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan bumi, kehutanan dari segi pembentukannya terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu terbentuk alamiah dan buatan. Tekno Hutan Tanaman Vol. Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman tentang “ PERAN SEKTOR KEHUTANAN DI WILAYAH MALUKU UTARA “ yang sangat penting dalam pengkajian mata kuliah Pengantar Ilmu Kehutanan yang sedang saya geluti dalam suatu harapan mendapatkan pengetahuan untuk membudidayakan HUTAN di wilayah. Menteri Siti menjelaskan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan penggunaan lahan lain (AFOLU) dan sektor energi akan sangat menentukan arah yang akan dituju pada tahun 2050. Yakni perdagangan karbon antar dan lintas sektor para pelaku usaha. Narkata Rimba (41. Dalam laporan tersebut,. Kajian ini mengidentifikasi kondisi penerapan TIK di bidang kehutanan saat ini dan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju Kehutanan 4. Unduh PublikasiUnduh Publikasi. Pembangunan kehutanan perlu didukung dengan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, peraturan perundang undangan, penyediaan informasi serta penelitian dan pengembangan. analisis tipologi klassen kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan setiap tahunnya dan termasuk ke dalam kategori sektor terbelakang. Menurut dia, saat ini teknologi 4. Sejak 2005, terdapat delapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah isi UU Kehutanan terutama mengenai kawasan hutan. 7 Tabel 2. Sementara serapan emisi pada hutan berasal dari tanaman tahunan, regenerasi hutan sekunder, reforestasi, dan hutan tanaman. "Ada beberapa hal yang sedang. UU No 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UU No.